<p>Bagan yang berjudul: "Die Nurnberger Gesetze." [Hukum Nuremberg tentang Ras]. Bagan tersebut memiliki kolom-kolom yang menjelaskan tentang "Deutschbluetiger" [Berdarah Jerman], "Mischling 2. Grades" [Berdarah Campuran Kelas 2], "Mischling 1. Grades" [Berdarah Campuran Kelas 1], dan "Jude" [Yahudi].</p>

Peraturan Perundang-undangan Rasial Nuremberg

Peraturan Perundang-undangan Rasial Nuremberg Pada reli tahunan partai yang diadakan di Nuremberg pada tahun 1935, Nazi mengumumkan peraturan perundang-undangan baru yang melembagakan sejumlah besar teori rasial yang diusung ideologi Nazi. Peraturan perundang-undangan tersebut mengecualikan orang-orang Yahudi-Jerman dari kewarganegaraan Reich dan melarang mereka menikahi atau menjalin hubungan seksual dengan orang-orang "berdarah Jerman atau sebangsanya." Ordonansi pelengkap terhadap peraturan perundang-undangan tersebut mempreteli dan mencabut sebagian besar hak politik kaum Yahudi.

Peraturan Perundang-undangan Nuremberg, sebagaimana dikenal, tidak mendefinisikan seorang "Yahudi" sebagai seseorang yang menganut agama tertentu. Alih-alih, siapa pun yang mempunyai tiga atau empat kakek nenek Yahudi didefinisikan sebagai orang Yahudi, terlepas dari apakah orang tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai orang Yahudi atau sebagai bagian dari masyarakat keagamaan Yahudi. Banyak orang Jerman yang sudah bertahun-tahun tidak menjalankan ajaran Yudaisme mendapati diri mereka terperangkap dalam cengkeraman teror Nazi. Bahkan, orang yang kakek neneknya Yahudi dan telah beralih ke agama Kristen pun ditetapkan sebagai orang Yahudi.

Untuk suatu periode singkat pasca-Nuremberg, selama minggu-minggu menjelang dan saat Olimpiade tahun 1936 di Berlin, rezim Nazi memang mengendurkan serangan-serangan anti-Yahudinya dan bahkan mencopot beberapa tanda bertuliskan "Yahudi Tidak Dikehendaki" dari tempat-tempat umum. Hitler tidak ingin mendulang kritik dunia internasional terhadap pemerintahnya yang dapat berujung dengan dialihkannya Olimpiade tersebut ke negara lain. Jika sampai terjadi, hal tersebut bakal menjadi pukulan telak terhadap prestise Jerman.

Seusai Olimpiade (di mana Nazi tidak memperbolehkan atlet Jerman-Yahudi untuk ikut serta), Nazi kembali meningkatkan penindasan terhadap masyarakat Yahudi-Jerman. Pada tahun 1937 dan 1938, pemerintah mulai berupaya membuat orang Yahudi menjadi melarat dengan cara mewajibkan mereka mendaftarkan kekayaannya dan kemudian meng-"Aryanisasi" usaha-usaha orang Yahudi. Hal ini berarti bahwa para pekerja dan manajer Yahudi di-PHK, dan kepemilikan sebagian besar usaha kaum Yahudi diambil alih orang Jerman non-Yahudi yang membelinya dengan harga bantingan yang ditetapkan oleh pihak non-Yahudi, dan pengacara Yahudi tidak diizinkan berpraktik.

Seperti semua orang di Jerman, orang Yahudi diwajibkan membawa kartu identitas, akan tetapi pemerintah menambahkan tanda-tanda khusus pada kartu mereka: huruf "J" berwarna merah yang dicap di atas kartu, dan nama tengah baru bagi semua orang Yahudi yang nama depannya tidak mudah dikenali sebagai nama orang "Yahudi" -- "Israel" untuk laki-laki dan "Sara" untuk perempuan. Kartu identitas tersebut memungkinkan polisi untuk mengidentifikasi orang Yahudi dengan mudah.

TANGGAL-TANGGAL PENTING

15 SEPTEMBER 1935
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NUREMBERG DILEMBAGAKAN

Pada reli tahunan partai mereka, Nazi mengumumkan peraturan perundang-undangan baru yang mencabut kewarganegaraan Reich orang-orang Yahudi dan melarang orang Yahudi menikahi atau menjalin hubungan seksual dengan orang-orang "berdarah Jerman atau sebangsanya." Hal tersebut, yang dikenal dengan sebutan "Ketidakpantasan Rasial," dijadikan pelanggaran pidana. Peraturan Perundang-undangan Nuremberg mendefinisikan orang "Yahudi" sebagai seseorang dengan tiga atau empat kakek nenek Yahudi. Akibatnya, Nazi menggolongkan ribuan orang yang telah berpindah agama dari yudaisme ke agama lain, ke dalam golongan ini, termasuk bahkan para pendeta dan biarawati Roma Katolik serta pendeta Protestan yang mempunyai kakek nenek berdarah Yahudi.

18 OKTOBER 1935
KETENTUAN BARU PERKAWINAN DILEMBAGAKAN

"Undang-undang Perlindungan Kesehatan Keturunan Bangsa Jerman" mewajibkan semua calon pasangan suami istri untuk memperoleh surat keterangan kelayakan kawin dari instansi kesehatan masyarakat. Surat keterangan tersebut tidak diberikan kepada mereka yang mengidap "penyakit keturunan" dan penyakit menular serta kepada mereka yang berusaha kawin padahal melanggar Peraturan Perundang-undangan Nuremberg.

14 NOVEMBER 1935
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NUREMBERG DIPERLUAS MENCAKUP KELOMPOK LAINNYA

Keputusan pelengkap pertama Peraturan Perundang-undangan Nuremberg memperluas larangan perkawinan atau hubungan seksual dengan orang yang berkemungkinan menghasilkan keturunan yang "meragukan secara rasial." Seminggu kemudian, menteri dalam negeri menafsirkan hal ini sebagai hubungan antara "mereka yang berdarah Jerman atau sebangsanya" dengan orang Roma (Gipsi), orang kulit hitam, atau keturunan mereka.