Adolf Hitler dan Naiknya Nazi ke Tampuk Kekuasaan, 1918–1933

Foto

Adolf Hitler berpidato di rapat akbar SA (Foto)

Adolf Hitler berpidato di rapat akbar SA. Dortmund, Jerman, 1933. 

Kredit:

• US Holocaust Memorial Museum, courtesy of William O. McWorkman

• Lihat rincian arsip

Adolf Hitler dan Partai Nazi mulai berkuasa di Jerman pada 30 Januari 1933. Hari itu, Presiden Jerman Paul von Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kanselir. Pada saat itu, Jerman berada di bawah pemerintahan republik demokratis yang dikenal sebagai Republik Weimar.

Republik Weimar didirikan hampir 15 tahun sebelumnya, pada akhir Perang Dunia I (1914–1918). Republik ini menggantikan Kekaisaran Jerman (1871–1918) yang runtuh pada akhir perang pada November 1918. Republik Weimar adalah negara demokrasi parlementer dengan konstitusi yang menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum. Konstitusi ini juga menjamin kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Walaupun banyak warga Jerman yang menyambut baik berakhirnya Kekaisaran Jerman dan berdirinya republik baru, sebagian lainnya menolak republik tersebut dan menganggapnya tidak sah. 

Hitler dan Nazi membenci Republik Weimar. Mereka menganggap demokrasi parlementer sebagai bentuk pemerintahan yang lemah. Mereka mengecam para pemimpin Republik Weimar yang menandatangani Perjanjian Versailles pada Juni 1919. Nazi juga bersifat antisemit, yang berarti mereka membenci orang Yahudi. Mereka menganut teori konspirasi antisemit tentang akhir Perang Dunia I, pendirian Republik Weimar, dan komunisme. Mereka secara keliru menyalahkan orang Yahudi atas berbagai masalah Jerman pascaperang. Nazi menyerukan Jerman yang kuat dan otoriter yang bebas dari orang Yahudi.

Pada awal 1920-an, Partai Nazi adalah sebuah gerakan politik kecil, tidak populer, dan tidak berpengaruh. Namun, pada pertengahan tahun 1930, keadaan ni berubah. Pada saat itu, Depresi Besar telah menyebabkan krisis ekonomi dan politik di Jerman. Nazi menjadi semakin populer dengan menyerang pemerintahan Weimar sebagai tidak efektif dan menjanjikan terciptanya negara Jerman yang kuat. Selama dua setengah tahun berikutnya, Nazi  secara agresif memanfaatkan unsur-unsur sistem pemerintahan demokratis Republik Weimar untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini dimungkinkan oleh tiga faktor utama: 

• Dukungan luas dan nyata terhadap Hitler dan Partai Nazi di kalangan banyak warga Jerman sejak akhir tahun 1929;  
• manipulasi sistem pemerintahan demokratis Jerman oleh para pemimpin politik; dan 
• kesepakatan politik tertutup oleh Presiden Jerman Paul von Hindenburg dan sejumlah kecil politisi sayap kanan dan anti-demokrasi pada tahun 1932 dan awal 1933. 

1918–1924: Partai Nazi di Pinggiran Politik yang Anti-Demokrasi

Republik Weimar adalah demokrasi yang rapuh selama lima tahun pertamanya. Setelah Perang Dunia I, pemerintah baru menghadapi krisis domestik dan internasional. Seperti banyak negara Eropa lainnya, Jerman bergulat dengan kelaparan, penyakit, kejahatan, dan ekstremisme politik yang meluas. Gerakan komunis yang terilhami Revolusi Bolshevik di Rusia, menarik minat sebagian warga Jerman dan menakuti sebagian lainnya. Dalam konteks pasca-Perang Dunia I inilah Partai Nazi didirikan pada Januari 1919. Pada saat itu, partai ini secara resmi dikenal sebagai Partai Buruh Jerman (Deutsche Arbeiterpartei, DAP). 

Tujuan dan Ideologi Partai Nazi

Pada awal 1920-an, Partai Nazi adalah gerakan antisemit sayap kanan yang kecil dan radikal. Adolf Hitler dengan cepat tampil sebagai pemimpin partai tanpa ada tandingan. Seperti yang dinyatakan dalam pidato-pidato awal Hitler dan platform partai (1920), Nazi adalah antisemit, ultranasionalis, dan anti-demokrasi. Mereka juga anti-komunis. 

Hitler dan Partai Nazi berambisi menggulingkan Republik Weimar dan membentuk pemerintahan otoriter. Mereka berusaha merebut kekuasaan di Jerman dengan kekerasan. Pada akhir 1921, partai ini memiliki unit paramiliter, SA (Sturmabteilung) yang membantu perjuangan partai lewat aksi-aksinya. Retorika dan tujuan Partai Nazi begitu ekstrem sehingga, pada tahun 1922, sejumlah negara bagian Jerman melarang partai ini karena dianggap sebagai ancaman bagi republik. 

Beer Hall Putsch (Kudeta Beer Hall)

Foto

Beer Hall Putsch (Kudeta Beer Hall) (Foto)

Pasukan pendukung Hitler tiba di Munchen saat peristiwa Beer Hall Putsch (Kudeta Beer Hall) pada 9 November 1923.

Kredit:

• US Holocaust Memorial Museum, courtesy of William O. McWorkman

• Lihat rincian arsip

Pada 8-9 November 1923, Hitler dan pimpinan Nazi lainnya mencoba merebut kekuasaan di negara bagian Bavaria, Jerman. Mereka berencana melakukan pawai ke Berlin untuk menggulingkan pemerintahan Jerman. Pada saat itu, Partai Nazi memiliki sekitar 55.000 anggota.

Percobaan kudeta ini, yang dikenal sebagai Beer Hall Putsch (Kudeta Beer Hall), gagal dalam waktu singkat. Hitler ditangkap, diadili, dan dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan. Persidangan itu membuat Hitler semakin dikenal, terutama di kalangan nasionalis sayap kanan. Sebagai respons terhadap percobaan kudeta tersebut, pemerintah Bavaria melarang dan membubarkan Partai Nazi, SA, dan surat kabar Nazi. 

1925–1929: Nazi Mencoba Jalur “Legal”

Bulan-bulan pemenjaraan Hitler bertepatan dengan stabilisasi situasi politik dan ekonomi Republik Weimar. Perekonomian Jerman menguat, sistem politik berjalan efektif, dan seni serta budaya berkembang. Periode ini (1924–1929) sering dianggap sebagai era keemasan Weimar. 

Ketika Hitler dibebaskan dari penjara pada Desember 1924, ia menghadapi kondisi politik dan ekonomi yang berbeda. Ia menyadari bahwa Nazi tidak mungkin menguasai Jerman secara paksa. Oleh karena itu, Hitler memutuskan untuk mengubah strategi politik Partai Nazi dan bahwa Nazi akan bersaing dalam pemilu parlemen serta berusaha meraih dukungan massa. Hitler menyebutnya sebagai jalur "legalitas"

Kami masuk ke parlemen untuk mempersenjatai diri dengan senjata dari gudang persenjataan demokrasi. Kami menjadi anggota parlemen untuk melumpuhkan cara berpikir Weimar.... Jika demokrasi cukup bodoh untuk memberi kami tiket gratis dan tunjangan untuk tindakan yang merugikan ini, itu urusannya sendiri. Kami tidak peduli. Kami akan menggunakan segala cara yang legal untuk merevolusi keadaan saat ini.

—Joseph Goebbels, Pemimpin Nazi untuk Berlin1Footnote 11 

Keputusan ini menuai kontroversi di dalam gerakan Nazi yang anti-demokrasi. Namun, Partai Nazi hanya mengubah strategi politiknya, bukan filosofinya. Hitler dan Nazi terus mencela Republik Weimar, mengecam politik kepartaian, dan menyerukan tuntutan akan negara otoriter.

Membangun Infrastruktur Akar Rumput Partai

Pada awal tahun 1925, pemerintah Bavaria mencabut larangan terhadap Partai Nazi. Hitler berupaya menghidupkan kembali gerakan tersebut dan menyatukannya kembali di bawah kendalinya. Para pemimpin Nazi berusaha membangun kembali basis keanggotaan partai, yang telah merosot setelah Beer Hall Putsch. Mereka juga mendirikan organisasi paramiliter Nazi baru. Mereka mendirikan SS (Schutzstaffel, Skuadron Perlindungan) pada tahun 1925 dan Pemuda Hitler pada tahun 1926. 

Foto

Di sebuah unjuk rasa, anggota Remaja Hitler berparade dalam formasi swastika untuk menghormati para Prajurit yang Tak Dikenal. (Foto)

Di sebuah unjuk rasa, anggota Remaja Hitler berparade dalam formasi swastika untuk menghormati para Prajurit yang Tak Dikenal. Jerman, 27 Agustus 1933.

Kredit:

• Wide World Photo

Pada tahun 1928, para pemimpin Nazi membentuk organisasi politik terpusat yang memperluas jangkauan Nazi ke seluruh Jerman. Struktur partai yang baru ini disesuaikan dengan distrik pemilihan di Jerman untuk mendukung kampanye pemilu. Organisasi akar rumput partai yang canggih ini pada akhirnya membantu mengantarkan Hitler ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933.

Hasil Pemilu yang Mengecewakan Nazi, 1926-1928

Meskipun telah melakukan berbagai upaya, Partai Nazi tetap kecil dan marginal pada pertengahan dan akhir 1920-an. Antisemitisme radikal dan pesan-pesan anti-demokrasi mereka tidak menarik bagi banyak pemilih selama periode kemakmuran dan stabilitas ini. Dalam pemilu tingkat negara bagian pada tahun 1926 dan 1927, Partai Nazi memperoleh antara 1,6 dan 2,5 persen suara. Pada 20 Mei 1928, Nazi bersaing dalam pemilu Reichstag (parlemen nasional) dan hanya meraih 2,6 persen suara. Pada saat itu, Partai Nazi memiliki sekitar 100.000 anggota.

Hasil pemilu Mei 1928 mengantarkan politisi Sosial Demokrat Hermann Müller untuk menjabat sebagai kanselir Jerman. Dia mengawasi pemerintahan koalisi besar,2Footnote 22 yang mencakup sejumlah partai politik yang mendukung Republik Weimar.

Upaya Nazi untuk Menarik Dukungan Kelas Menengah, 1928-1929

Hasil pemilu yang buruk mendorong Partai Nazi untuk mengubah taktik. Sebelumnya, Nazi mencoba menarik dukungan dari pemilih kelas pekerja. Namun, setelah pemilu Mei 1928, Nazi melakukan upaya yang lebih besar untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih pedesaan dan kelas menengah, termasuk pemilik usaha kecil, pengrajin, pegawai, petani, dan buruh tani. Upaya Nazi ini membuahkan hasil yang relatif cepat, terutama setelah perekonomian Jerman mulai melemah pada awal 1929.

Propaganda Nazi, Penargetan Pesan, dan Antisemitisme

Hitler dan pembicara Nazi lainnya dengan cermat menyesuaikan isi pidato dan program mereka sesuai khalayaknya. Hal ini memungkinkan Nazi untuk menanggapi isu-isu lokal dan regional, baik ekonomi maupun ideologi. Nazi menawarkan visi nasionalis yang utopis. Mereka berharap visi ini akan menarik bagi basis pemilih yang luas dan menembus sekat kelas-kelas sosial. 

Pada tahun 1928, Hitler dan Nazi mulai melunakkan gagasan antisemitisme mereka yang paling ekstrem. Sebagai contoh, mereka berhenti menyatakan niatnya untuk mencabut kewarganegaraan Jerman bagi orang Yahudi 

Namun demikian, masyarakat Jerman menyadari kebencian Hitler dan Nazi terhadap orang Yahudi. Surat kabar Nazi terus menyerang orang Yahudi dan menyebarkan teori konspirasi antisemit. Warga Jerman sering mendengar kelompok-kelompok Nazi menyanyikan lagu-lagu antisemit dan meneriakkan yel-yel antisemit. Sebagai contoh, Nazi meneriakkan slogan seperti "Yahudi keluar dari Jerman" dan "hajar orang Yahudi sampai mati." Warga Jerman juga menyaksikan Nazi memboikot dan merusak tempat usaha milik orang Yahudi. Selain itu, mereka menyaksikan Nazi memukuli dan menyerang orang-orang Yahudi.

1930: Krisis Demokrasi Jerman dan Terobosan Nazi

Masa keemasan Republik Weimar berakhir pada akhir 1929, ketika Depresi Besar melanda Jerman. Tingkat pengangguran melonjak. Banyak warga Jerman menilai bahwa pemerintah tidak mampu menangani krisis tersebut. Dalam situasi ini, Partai Nazi mulai meraih lebih banyak suara. 

Kebuntuan Politik di Jerman

Krisis ekonomi dengan cepat memicu kebuntuan politik di Jerman. Partai-partai yang berkuasa tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai cara menanggapi situasi ekonomi yang semakin memburuk. Pada Maret 1930, Kanselir Müller dan seluruh jajaran pemerintahannya mengundurkan diri menyusul perdebatan tentang cara pengelolaan program asuransi pengangguran Jerman yang kian terbebani. 

Sebagai pengganti Müller (seorang Sosial Demokrat), Presiden Jerman Paul von Hindenburg menunjuk Heinrich Brüning sebagai kanselir. Brüning adalah politisi dari Partai Tengah. Hindenburg yang konservatif menginginkan pemerintahan sayap kanan yang sejalan dengan nilai-nilainya. Atas perintah Hindenburg, pemerintahan Brüning tidak menyertakan Sosial Demokrat yang berhaluan tengah-kiri. Sebagai akibat perubahan ini, Kanselir Brüning tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen. 

Kabinet yang dipimpin Brüning merupakan yang pertama dari serangkaian kabinet presidensial (Präsidialkabinette). Ini adalah pemerintahan yang tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen, dan utamanya bertumpu pada sokongan Presiden Hindenburg.

Pemerintahan Melalui Dekret Darurat

Pada Juli 1930, Hindenburg dan Brüning mengeluarkan dekret darurat untuk memberlakukan anggaran deflasi meskipun ditentang oleh parlemen. Mereka menggunakan Pasal 48 konstitusi Jerman yang memberi presiden Jerman kewenangan bertindak tanpa persetujuan parlemen dalam keadaan darurat nasional. Parlemen, sesuai dengan hak konstitusionalnya, memberikan suara untuk memaksa Hindenburg mencabut dekret darurat tersebut, sehingga Hindenburg dan Brüning membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan parlemen khusus yang baru.

Keberhasilan Nazi dalam Pemilu September 1930

Pemilihan umum parlemen nasional khusus dijadwalkan pada 14 September 1930. Hitler dan Nazi berkampanye secara agresif. Pesan mereka berfokus pada kecaman terhadap Republik Weimar sebagai pemerintahan yang lemah dan tidak efektif. 

Pemimpin Partai Nazi di Berlin, Joseph Goebbels, mengatur propaganda kampanye tingkat nasional, mulai dari poster, pawai, hingga rapat umum. Pada bulan sebelum pemilu, Nazi menyelenggarakan puluhan ribu acara di seluruh Jerman. Di kota-kota besar, Hitler berbicara di berbagai acara massal di hadapan ribuan orang, dan sebagian dari acara politik ini berubah ricuh saat Nazi terlibat bentrokan dengan lawan politik mereka, terutama Komunis.

Pada September 1930, Partai Nazi memenangkan 18 persen suara dan menjadi partai politik terbesar kedua di parlemen. Meskipun Nazi telah meningkatkan perolehan suara selama lebih dari satu tahun, hasil pemilihan umum ini tetap mengejutkan banyak warga Jerman dan mengguncang politik Jerman. Hitler mendadak tampil sebagai figur penting dalam perpolitikan Jerman. Namun, Kanselir Brüning menolak berkoalisi dengan Partai Nazi. 

1931: Krisis Demokrasi Kian Memburuk

Foto

Adolf Hitler berdiri dengan unit SA saat parade Nazi. (Foto)

Adolf Hitler berdiri bersama unit SA saat parade Nazi di Weimar, di mana konstitusi Republik Weimar disusun pada tahun 1919. Weimar, Jerman, 1931.

Kredit:

• US Holocaust Memorial Museum, courtesy of James Sanders

• Lihat rincian arsip

Pada tahun 1931, situasi ekonomi, sosial, dan politik Jerman terus memburuk. Jumlah pengangguran meningkat. Sektor perbankan runtuh. Sistem politik Jerman semakin tertekan dengan berbagai krisis tersebut. Selain itu, menguatnya Partai Komunis membuat banyak warga Jerman merasa khawatir.

Meskipun Hitler secara terbuka berjanji untuk menempuh jalur legalitas, tujuan akhirnya tetap menghancurkan demokrasi Jerman. Nazi menemukan berbagai cara untuk mengganggu dan mengacaukan stabilitas negara sembari mengklaim bahwa hanya mereka yang dapat memulihkan stabilitas dan ketertiban. 

Gangguan dan Hambatan dari Partai Nazi di Parlemen

Di parlemen, para deputi Nazi dengan sengaja bertindak provokatif dan gaduh. Mereka menolak mendukung langkah apa pun dari pemerintahan Brüning dan rutin mengajukan mosi tidak percaya. Mereka juga menggagalkan sidang parlemen dengan mengajukan poin-poin tata tertib yang tidak relevan. 

Brüning berusaha mengatasi situasi ini. Dengan dukungan Hindenburg, ia berulang kali menggunakan Pasal 48 untuk mengeluarkan dekret darurat. Dia memberlakukan kebijakan ekonomi yang tidak banyak membantu mengurangi pengangguran atau kemiskinan. Akibatnya, kaum Komunis mulai menyebutnya sebagai "kanselir kelaparan" (Hungerkanzler). Brüning juga kerap memperpanjang masa reses parlemen. 

Mengacaukan Ketertiban Umum dengan Kekerasan Politik 

Pada tahun 1931, kekerasan politik di jalanan Jerman menjadi tidak terkendali. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya kelompok-kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan partai-partai dari berbagai spektrum politik. Kelompok paramiliter Partai Nazi, SA, sangat radikal dan penuh kekerasan. Para anggota SA kerap menganiaya orang Yahudi dan merusak etalase toko mereka. Mereka sering terlibat perkelahian dan bahkan membunuh lawan-lawan politiknya, terutama kaum Komunis. Sebaliknya, puluhan anggota Nazi juga dibunuh oleh kelompok lawan. Pemerintah dan pasukan polisi Jerman gagal membendung aksi kekerasan politik tersebut. Hal ini semakin mengikis kepercayaan banyak warga Jerman terhadap Republik Weimar.

Upaya Pemerintah untuk Mengatasi Kekacauan

Pemerintah nasional dan negara bagian berusaha menghentikan kekacauan yang ditimbulkan oleh Nazi dan kaum Komunis. Pada tahun 1931, pemerintah Brüning memberlakukan empat dekret darurat terkait ketegangan politik. Semua dekret ini memberi kewenangan kepada otoritas pemerintah untuk membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul demi keamanan dan ketertiban umum. Sebagai contoh, mereka dapat melarang penggunaan seragam atau lencana politik; menyita surat kabar; dan melarang pertemuan tertentu. 

Tak ada satu pun dari langkah-langkah ini yang berhasil membendung pertumbuhan gerakan Nazi. Pada akhir tahun 1931, Partai Nazi memiliki 806.294 anggota. Partai ini juga meraih hasil yang baik dalam pemilu tingkat lokal dan negara bagian pada tahun itu. 

1932: Tahun Pemilu dan Siasat Politik

Pada tahun 1932, ada lima pemilihan umum besar di Jerman. Dari akhir Februari hingga November, rapat umum politik, demonstrasi, dan pawai mendominasi kehidupan di Jerman. Dalam kampanyenya, Nazi mencoba menanamkan kesan bahwa mereka adalah masa depan dan kemenangannya pasti akan terwujudkan. Untuk itu, mereka menggunakan teknologi baru, seperti pengeras suara dan pesawat terbang, untuk berkampanye dengan cara-cara yang tidak biasanya. Mereka membuat dan mendistribusikan rekaman suara pidato kampanye dan memutar film bersuara. Hitler menarik perhatian media ketika ia berkeliling Jerman menggunakan pesawat terbang. Dia mengunjungi beberapa kota dalam satu hari dan berpidato singkat di hadapan puluhan ribu orang. 

Selain berkampanye, Hitler sering bernegosiasi di balik layar dengan sekelompok kecil politisi sayap kanan dengan harapan dapat masuk ke dalam pemerintahan. Para politisi ini meliputi:

• Presiden Hindenburg dan putranya, Oskar;
• Kepala staf Hindenburg, Otto Meissner; 
• Jenderal Kurt von Schleicher;
• Alfred Hugenberg (pemimpin Partai Rakyat Nasional Jerman sayap kanan, atau DNVP); dan
• Franz von Papen. 

Seperti Hitler, para tokoh ini menentang Republik Weimar, membenci kaum Sosial Demokrat, dan merasa khawatir akan ancaman komunisme. Mereka berharap dapat memanfaatkan popularitas Partai Nazi untuk kepentingannya sendiri. Mereka rela menutup mata terhadap aspek-aspek Nazisme dan kepribadian Hitler yang tidak mereka sukai. Mereka bersekutu dengan Hitler dan Nazi untuk mengambil keuntungan dari krisis di Jerman. Bersama-sama, mereka merongrong dan pada akhirnya menghancurkan demokrasi Jerman.

Pilihan-pilihan yang diambil oleh kelompok kecil ini menjelaskan bagaimana dan mengapa Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada saat itu. 

Hitler Maju sebagai Calon Presiden, Maret–April 1932

Pada tahun 1932, masa jabatan tujuh tahun pertama Presiden Hindenburg berakhir. Pemilihan presiden baru dijadwalkan pada 13 Maret. Hitler memutuskan untuk menantang Hindenburg, yang, meskipun enggan, tetap mencalonkan diri kembali dalam pemilu. Hindenburg memperoleh dukungan dari berbagai partai politik lintas spektrum. 

Hitler, yang berusia 42 tahun, menampilkan dirinya sebagai satu-satunya harapan bagi masa depan Jerman. Dia menekankan bahwa gerakan Nazi merupakan partai kaum muda. Dalam berbagai pidatonya, Hitler sering menyebut Hindenburg yang berumur 84 tahun sebagai "orang tua". Dia juga tanpa henti menyerang kaum Sosial Demokrat (yang telah memutuskan untuk mendukung Hindenburg) dan Republik Weimar. Pada 13 Maret, Hindenburg memenangkan sedikit di bawah 50 persen suara, yang hanya terpaut tipis dari mayoritas mutlak. Hitler memperoleh 30 persen suara. Dalam pemilu putaran kedua pada 10 April, Hindenburg memenangkan kursi kepresidenan dengan 53 persen suara, sedangkan Hitler meningkatkan perolehan suaranya menjadi hampir 37 persen. 

Keberhasilan Nazi dalam Pemilihan Umum Negara Bagian di Prusia, April 1932

Pada 24 April, pemilihan parlemen negara bagian diselenggarakan di Prusia dan beberapa negara bagian Jerman lainnya. Pemilu di Prusia sangat menentukan karena Prusia adalah negara bagian terbesar di Jerman, dengan sekitar 38 juta penduduk. Sekitar 60 persen populasi Jerman tinggal di Prusia. 

Nazi terus berkampanye dengan sangat gencar dan melanjutkan momentum dari kampanye pemilihan presiden. Partai Nazi memenangkan 36 persen suara di Prusia. Meskipun pencapaian ini signifikan, Nazi tidak berhasil mengambil alih atau bergabung dengan pemerintahan Prusia. Sebaliknya, koalisi pemerintahan kiri-tengah tetap berkuasa untuk sementara waktu. Pemerintahan ini bersifat sementara (transisi) tanpa dukungan mayoritas di parlemen Prusia.

Pemecatan Kanselir Brüning 

Pada akhir Mei 1932, Hindenburg memecat Kanselir Brüning. Pemecatan ini merupakan akibat dari kekecewaan Hindenburg terhadap kanselir dan manuver politik di lingkaran dalam Hindenburg. Sebagai pengganti Brüning, Hindenburg menunjuk Franz von Papen. Papen lebih berhaluan kanan dan konservatif dibandingkan Brüning. Dia dinilai lebih sesuai dengan agenda Hindenburg dan para penasihatnya. 

Nazi mendukung penunjukan Papen dengan syarat dua konsesi politik. Pertama, mereka menginginkan pemerintah mencabut larangan nasional terhadap SA. Pemerintahan Brüning telah memberlakukan larangan ini pada bulan April. Kedua, Nazi menuntut pemilihan parlemen khusus yang baru. Papen dan Hindenburg menyetujui kedua tuntutan tersebut. Larangan terhadap SA dicabut, parlemen dibubarkan, dan pemilihan umum baru dijadwalkan pada 31 Juli. Berdasarkan hasil perolehan suara mereka di pemilu negara bagian Prusia, hampir dapat dipastikan bahwa Nazi akan meraih kesuksesan. 

Jika ditinjau kembali, keputusan Hindenburg untuk memecat Brüning dan mengadakan pemilihan umum baru merupakan salah satu keputusan paling menentukan pada periode ini. Keputusan tersebut turut membuka jalan bagi naiknya Nazi ke tampuk kekuasaan. Pemilu khusus ini memperdalam ketegangan politik dan menyiapkan panggung bagi Nazi untuk menjadi partai politik paling populer di Jerman.

Pukulan terhadap Demokrasi: Kanselir Franz von Papen dan Kudeta di Prusia

Setelah larangan terhadap SA dicabut, kekerasan politik terus meningkat di jalanan Jerman. Papen memanfaatkan satu insiden berdarah yang dipicu oleh SA di kota Altona, Prusia, sebagai dalih untuk mengambil alih kendali pemerintahan negara bagian Prusia. Hindenburg dan Papen menegaskan bahwa kekerasan politik tersebut merupakan keadaan darurat. Mereka menggunakan Pasal 48 untuk mengambil alih kekuasaan di Prusia. Papen kemudian menjadi Komisaris Reich (Reichskommissar) untuk Prusia. Dia mencopot para politisi sayap kiri dan tengah dari jabatan mereka.

Pengambilalihan kekuasaan secara otoriter yang dilakukan Papen di Prusia melemahkan pluralisme sistem federal Republik Weimar.3Footnote 33 Langkah ini membuka jalan menuju penghapusan demokrasi dan pembentukan tatanan yang lebih otoriter di Jerman. Hal tersebut membawa dampak besar enam bulan kemudian, setelah Hitler diangkat sebagai kanselir. 

Pemilihan Umum Parlemen Nasional Juli 1932

Menjelang pemilihan umum Juli 1932, Nazi kembali berkampanye secara gencar dengan melanjutkan tema-tema kampanye sebelumnya. Salah satu slogan mereka adalah "Jerman bangkit! Serahkan kekuasaan kepada Adolf Hitler!" Nazi mengecam Partai Komunis dan pemerintahan Republik Weimar, serta menyebarkan pesan propaganda melalui rapat umum massa, poster, surat kabar dan selebaran. Terlepas dari kesepakatan sebelumnya, Nazi juga melancarkan serangan keras terhadap kabinet Papen. 

Partai Nazi memenangkan 37 persen suara dalam pemilihan umum pada 31 Juli 1932 dan menjadi partai politik terbesar di parlemen. Berdasarkan hasil ini, Hitler menuntut penunjukan dirinya sebagai kanselir, tetapi ditolak oleh Presiden Hindenburg. Setelah pemilu, kekerasan yang dilakukan oleh SA semakin meningkat dan membuat Hindenburg beserta para penasihatnya resah. Merasa terhina dan marah, Hitler menolak bergabung dengan pemerintahan dalam jabatan lain apa pun. 

Dominasi Nazi di Parlemen

Usai pemilu bulan Juli tersebut, Kanselir Papen berhadapan dengan parlemen yang tidak bersahabat. Nazi dan Komunis menguasai lebih dari separuh kursi. Pada September 1932, dengan restu Hindenburg, Papen membubarkan parlemen. Langkah ini diambil untuk menghindari mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya. Pemilihan parlemen khusus berikutnya direncanakan pada bulan November. 

Perolehan Suara Partai Nazi Menurun, Pemilu November 1932

Foto

Poster oleh Mjölnir [Hans Schweitzer], berjudul "Harapan Terakhir Kita - Hitler," 1932. (Foto)

Poster oleh Mjölnir [Hans Schweitzer], berjudul "Harapan Terakhir Kita - Hitler," 1932. Pada pemilihan presiden tahun 1932, penyebar propaganda Nazi menarik perhatian rakyat Jerman yang menganggur dan miskin karena Depresi Besar dengan tawaran seorang penyelamat.

Kredit:

• US Holocaust Memorial Museum

• Lihat rincian arsip

Menjelang pemilihan umum November 1932, warga Jerman merasa jenuh dengan kampanye yang berkepanjangan. Bahkan Nazi pun kehabisan tenaga dan diliputi pesimisme. Namun Hitler tetap berkampanye dengan gigih. Dia menyerang Papen sebagai seorang reaksioner dan mengecam kebijakan ekonominya yang berpihak pada dunia usaha. Salah satu poster kampanye menyebut Hitler sebagai "harapan terakhir kita". 

Pemilihan umum pada 6 November 1932 merupakan kemunduran besar bagi Partai Nazi. Tingkat partisipasi pemilih menurun. Nazi meraih 33 persen suara. Jumlah ini 4 persen lebih rendah dibandingkan hasil bulan Juli. Citra Nazi sebagai kekuatan yang dinamis dan tak terkalahkan pun runtuh. 

Pemilihan umum ini seakan menjadi sinyal bagi warga Jerman dan para pengamat internasional akan runtuhnya Partai Nazi. Namun demikian, hasil tersebut sebenarnya tidak mengubah keseimbangan kekuasaan. Partai Nazi masih menjadi partai terbesar di parlemen, dan Hitler tetap menolak untuk berkompromi. Hitler bersikeras untuk diangkat sebagai kanselir dengan persyaratannya sendiri. Kebuntuan politik terus berlanjut karena tidak ada satu pun partai politik yang sepakat untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Negosiasi di Balik Layar

Pada awal Desember, Presiden Hindenburg menunjuk Jenderal Kurt von Schleicher, yang merupakan sekutu lamanya, sebagai kanselir. Namun, dalam waktu singkat ia kehilangan kepercayaan Hindenburg. Dia juga gagal menemukan solusi efektif untuk mengatasi persoalan pemerintahan. 

Pada akhir Desember 1932 dan sepanjang Januari 1933, Papen merancang siasat untuk menjatuhkan pemerintahan Kanselir Schleicher. Dia menekan Hindenburg agar mengangkat Hitler sebagai kanselir. Pada awalnya, presiden tetap menolak. Papen lalu melibatkan orang-orang kepercayaan Hindenburg dan politisi konservatif serta anti-demokrasi lainnya untuk membantunya membujuk Hindenburg. Pada akhir Januari, kelompok ini akhirnya berhasil meyakinkan Hindenburg. Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kanselir pada 30 Januari. Hindenburg dan para penasihatnya, terutama Papen, merasa yakin bahwa mereka dapat mengendalikan Hitler dan membatasi kekuasaannya. 

1933: Hitler Naik ke Tampuk Kekuasaan

Pada 1933, perkembangan politik berlangsung dengan sangat cepat. Dalam kurun waktu bulan Januari saja, Hitler berubah dari seorang tokoh di luar kekuasaan menjadi kanselir Jerman. Setelah menjabat, ia segera bergerak untuk memenuhi janji-janji kampanyenya dan mengubah Jerman dari negara demokratis menjadi negara diktator. 

Kabinet Pertama Hitler

Hitler memimpin pemerintahan koalisi sayap kanan yang terdiri atas Partai Nazi dan Partai Rakyat Nasional Jerman (DNVP). Franz von Papen menjabat sebagai wakil kanselir. Selain jabatan kanselir, Hitler awalnya hanya menuntut agar dua posisi kabinet diisi oleh politisi Nazi. Wilhelm Frick menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas keamanan dan kepolisian. Hermann Göring menjadi menteri tanpa portofolio. Semua posisi kabinet lainnya dipegang oleh tokoh non-Nazi. 

Sesuai tuntutan Hitler, Hindenburg membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru. Ini adalah pemilihan parlemen ketiga dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Tahap Awal Peralihan dari Demokrasi ke Kediktatoran

Pada 30 Januari 1933, Adolf Hitler sudah menjabat sebagai kanselir Jerman, tetapi kekuasaannya belum bersifat diktator. Konstitusi Republik Weimar yang demokratis masih berlaku. Namun demikian, Hitler dan para pimpinan Nazi lainnya siap memanfaatkan setiap peluang dan celah hukum untuk mengubah Jerman dari sistem demokrasi menjadi kediktatoran.

Pada akhir Februari, gedung parlemen Jerman hangus terbakar akibat serangan pembakaran. Nazi menjadikan kebakaran ini sebagai dalih untuk memperbesar kekuasaan mereka. Hitler berhasil meyakinkan Hindenburg untuk menggunakan Pasal 48 guna memberlakukan Dekret Kebakaran Reichstag. Pasal pertama dalam dekret darurat ini menangguhkan kebebasan sipil dan jaminan proses hukum tanpa batas waktu. Pasal kedua memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih pemerintahan negara bagian, seperti yang pernah dilakukan Papen di Prusia. Berdasarkan dekret ini, Nazi mulai menebar teror terhadap lawan politik (termasuk anggota parlemen); memperluas kewenangan kepolisian; dan mendirikan kamp-kamp konsentrasi. 

Pemilihan Umum Multi-partai Terakhir, 5 Maret 1933

Pemilihan parlemen pada Maret 1933 berlangsung di tengah intimidasi dan teror Nazi terhadap lawan-lawan politik mereka yang berhaluan kiri. Sebelum pemilu, Nazi menangkap sebagian besar pemimpin Partai Komunis, termasuk ketua partai Ernst Thälmann. Pemerintah menggunakan Dekret Kebakaran Reichstag untuk secara drastis membatasi aktivitas kampanye Partai Sosial Demokrat dan Komunis. 

Dalam pemilihan umum tersebut, Partai Nazi meraih hampir 44 persen suara. Mitra koalisi konservatif mereka meraih 8 persen. Jika digabungkan, hasil ini memberi pemerintahan Hitler dukungan lebih dari 50 persen di parlemen. Namun, bahkan di tengah penindasan dan teror, Partai Sosial Demokrat meraih 18 persen suara, dan Partai Komunis memperoleh 12 persen. Pemilu Maret 1933 merupakan pemilu multi-partai terakhir di Jerman sampai setelah Perang Dunia II. 

Undang-Undang Pemberian Kuasa, 23 Maret 1933 

Foto

Pasukan SS memasuki Gedung Opera Kroll (Foto)

Pada hari pemungutan suara untuk Undang-Undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Pemberian Kuasa, pimpinan Nazi mengirim pasukan SS ke gedung darurat Reichstag, bekas gedung opera Kroll, untuk mengintimidasi partai-partai politik lain. Berlin, Jerman, Minggu, Kamis, 23 Maret 1933.

Undang-Undang Pemberian Kuasa memungkinkan pemerintah Reich untuk mengeluarkan undang-undang tanpa persetujuan parlemen Jerman, sehingga meletakkan dasar bagi Nazifikasi total masyarakat Jerman. Nama lengkap undang-undang tersebut adalah "Undang-Undang untuk Mengatasi Kesusahan Rakyat dan Reich."

Kredit:

• Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Pada 23 Maret, parlemen yang baru terpilih mengesahkan Undang-Undang Pemberian Kuasa yang memberi Kanselir Hitler kewenangan untuk menetapkan undang-undang tanpa melibatkan parlemen. Berdasarkan undang-undang ini, Hitler bahkan dapat mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. 

Untuk memastikan pengesahan undang-undang ini, Hitler dan Partai Nazi mengintimidasi, menganiaya, dan/atau menangkap banyak politisi yang terpilih secara sah. Undang-Undang Pemberian Kuasa disahkan semata-mata karena pemerintahan Hitler menindas dan mengintimidasi partai-partai politik lain serta memanipulasi peraturan parlemen. 

Hitler menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui Undang-Undang Pemberian Kuasa untuk semakin mengubah wajah Jerman. Pada 7 April, rezim Nazi mengesahkan Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional, yang memungkinkan pemerintah memecat pegawai negeri atas dasar politik atau karena mereka adalah orang Yahudi. Dalam waktu singkat, berbagai tindakan diskriminatif dan kediktatoran lainnya pun segera diterapkan. 

Pada Juli 1933, Partai Nazi menjadi satu-satunya partai politik yang sah di Jerman.

1934: Hitler Menjadi Penguasa Diktator

Pengambilalihan kekuasaan oleh Nazi mencapai puncaknya pada Agustus 1934, ketika Presiden Paul von Hindenburg meninggal dunia. Sebuah undang-undang baru menggabungkan jabatan presiden dan kanselir serta memberi Hitler kewenangan dari kedua jabatan tersebut. Hitler pun menjadi diktator mutlak di Jerman. Tidak ada lagi batasan hukum atau konstitusional atas kewenangannya.