Gleichschaltung: Mengoordinasikan Negara Nazi

Latar Belakang

Gleichschaltung adalah istilah dalam bahasa Jerman yang diterapkan pada Nazifikasi masyarakat Jerman setelah perebutan kekuasaan oleh Nazi pada tahun 1933. Begitu Hitler menjadi kanselir, dia dan Partai Nazi berusaha untuk "mengoordinasi" semua institusi politik, sosial, dan budaya dengan negara Nazi. "Koordinasi" ini dilakukan atas nama persatuan nasional. Namun, hal ini memungkinkan Partai Nazi untuk memperluas kekuasaannya dengan menciptakan negara satu partai. Semuanya tunduk pada koordinasi: pemerintah daerah, organisasi profesional, klub sosial, kegiatan rekreasi, bahkan urusan yang terkait dengan anak-anak. 

Negara memberlakukan proses koordinasi dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, banyak orang Jerman merespons dengan melakukan koordinasi sendiri dari bawah ke atas. Hal ini dikenal sebagai Selbstgleichschaltung. Bahkan Hitler pun terkejut dengan tingkat kecepatan dan kemudahan dalam membentuk ulang negara Jerman ini. Dia mencatat “semuanya berjalan jauh lebih cepat daripada yang awalnya kami harapkan.”1Footnote 11

Menciptakan Negara Satu Partai

Salah satu tujuan utama koordinasi ini adalah pembentukan negara satu partai yang sepenuhnya berada di bawah kendali Nazi. Pada Januari 1933, Hitler menjadi kanselir. Pada saat itu, Jerman masih merupakan negara multi-partai yang dipimpin oleh pemerintahan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Pada bulan berikutnya, Reichstag (gedung parlemen Jerman) mengalami kebakaran akibat aksi pembakaran yang disengaja. Nazi mengambil kesempatan ini untuk beraksi dan menyalahkan Partai Komunis. Pada 28 Februari 1933, mereka mengeluarkan Dekret Kebakaran Reichstag. Langkah ini menyebabkan dicabutnya perlindungan hak-hak sipil, kebebasan berbicara, dan proses hukum yang terdapat dalam Konstitusi Jerman.2Footnote 22

Pada 24 Maret 1933, Hitler berhasil meloloskan Undang-Undang Pemberian Kuasa yang memberi Kanselir Reich (Hitler) kemampuan untuk mengesahkan undang-undang tanpa berkonsultasi dengan Reichstag. Dia dapat melakukan hal tersebut meskipun undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi Jerman. Langkah ini secara efektif mengakhiri demokrasi parlementer di Jerman.3Footnote 33

Hitler telah berhasil mengamankan kendali atas pemerintahan nasional. Dia mengesahkan dua undang-undang tambahan untuk membentuk kembali pemerintahan tingkat negara bagian di bawah kendali Nazi. Kedua undang-undang ini membubarkan pemerintah negara bagian yang ada. Undang-undang ini juga menunjuk seorang Reichsstatthalter (gubernur Reich) untuk setiap negara bagian. Reichsstatthalter melapor langsung kepada Wilhelm Frick, Menteri Dalam Negeri Reich. Setiap Reichsstatthalter bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan Nazi di negara bagian mereka.

Target berikutnya dalam proses ini adalah kepegawaian negara. Hitler mengeluarkan Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negara Profesional pada 7 April 1933. Langkah ini mengakibatkan pemecatan semua orang Yahudi dan lawan politik Nazi dari kepegawaian negara, yang mencakup setiap karyawan di setiap tingkat administrasi pemerintahan. Selain itu, langkah ini juga berlaku untuk berbagai posisi lain yang tidak dianggap sebagai bagian dari pegawai negeri di banyak negara, misalnya hakim, guru, profesor universitas, dan pengacara. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan tunjangan pensiun mereka, terutama orang Yahudi dan yang berideologi Komunis. Orang-orang bergegas bergabung dengan Partai Nazi untuk melindungi pekerjaan mereka di tengah tingginya angka pengangguran. Mereka yang bergabung itu tidak serta-merta melakukannya karena keyakinan politiknya.

Hitler telah mendapatkan kendali atas pemerintahan nasional dan lokal. Dia juga telah membersihkan kepegawaian pemerintah dari semua potensi oposisi. Partai Nazi sekarang dapat mendeklarasikan Jerman sebagai negara satu partai. Pada 14 Juli 1933, partai Nazi mengeluarkan Undang-Undang Larangan Pendirian Partai Baru, yang menyatakan, "Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman adalah satu-satunya partai politik di Jerman."4Footnote 44 Keanggotaan dalam partai politik lain, seperti Partai Sosial Demokrat atau Partai Komunis menjadi ilegal. Anggota partai-partai ini menjadi sasaran Nazi. Beberapa orang melarikan diri keluar dari Jerman atau bersembunyi. Dalam waktu enam bulan, Hitler dan Partai Nazi telah berhasil mendapatkan kendali penuh atas negara Jerman. Mereka telah menyingkirkan semua oposisi politik formal. 

Foto

Di sebuah unjuk rasa, anggota Remaja Hitler berparade dalam formasi swastika untuk menghormati para Prajurit yang Tak Dikenal. (Foto)

Di sebuah unjuk rasa, anggota Remaja Hitler berparade dalam formasi swastika untuk menghormati para Prajurit yang Tak Dikenal. Jerman, 27 Agustus 1933.

Kredit:

• Wide World Photo

Mengoordinasi Kehidupan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kekuasaan politik yang absolut tidaklah cukup. Partai Nazi juga berusaha untuk menguasai kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Jerman sepenuhnya. Semua serikat buruh dibubarkan pada Mei 1933 dan digantikan oleh Deutsche Arbeitsfront (DAF, atau Front Buruh Jerman). DAF menciptakan satu serikat pekerja yang mencakup semua sektor. Pada dasarnya, semua pekerja dan karyawan Jerman di setiap sektor ekonomi adalah anggota DAF. Sebagai contoh, para petani dikoordinasikan untuk masuk ke dalam Lumbung Pangan Reich. DAF menekankan tujuan ekonomi nasional di atas kesejahteraan pribadi, sedangkan serikat pekerja tradisional mengutamakan hak-hak pekerja.

Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbels, mendirikan Dewan Budaya Reich pada September 1933. Lembaga ini mengoordinasi sastra, musik, teater, radio, film, seni rupa murni, dan pers. Hanya seniman dan penulis yang tergabung dalam badan-badan afiliasinya yang dapat melanjutkan profesi mereka. Kelompok-kelompok yang sebelumnya terorganisasi di bawah partai politik atau serikat buruh, seperti tim olahraga, kelompok musik, dan asosiasi kerajinan dibubarkan. Kelompok yang tersisa diorganisasi di bawah Partai Nazi. Organisasi kepanduan untuk anak-anak juga mengalami proses Nazifikasi. Undang-undang tahun 1934 menjadikan Pemuda Hitler sebagai satu-satunya kelompok pemuda yang sah di Jerman.5Footnote 55 Pada tahun 1939, partisipasi dalam organisasi tersebut menjadi wajib. Semua anak Jerman terpapar ideologi Nazi sejak usia dini. 

Bahkan waktu senggang mereka dikoordinasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Nazi melalui program Kuat dengan Sukacita (Kraft durch Freude). Program ini merupakan divisi dari Front Buruh Jerman. Program Kuat dengan Sukacita menawarkan paket wisata bersubsidi, pelajaran musik, kelas seni, latihan kebugaran, serta mensponsori tiket teater dan konser. 

Kesimpulan

Gleichschaltung adalah suatu proses koordinasi yang dirancang untuk mengatur semua aspek kehidupan Jerman di bawah kendali Nazi. Hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat Jerman telah tersentuh oleh Nazisme, mulai dari negara satu partai, Front Buruh Jerman, hingga kegiatan rekreasi yang ditawarkan oleh program Kekuatan dengan Sukacita dengan persetujuan Nazi.